INFORMASI KADISNAKER DINILAI TERLAMBAT DAN TIDAK VALID

oleh

Ponorogo-WWW.MADIUNRAYA.COM
Informasi yang diberikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo, HM Bedianto, SH terkait diskorsingnya sejumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) di Ponorogo dinilai sejumlah pihak terlambat dan tidak valid.
Eka Miftahul Huda, CEO Eka Manajemen Group yang meliputi PPTKIS PT. Andhika Putra Mandiri Dan PT. Bumimas Katong Besari menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo tersebut. “Memang benar perusahaan kami terkena skorsing dari Kemenaker namun berita yang kami baca tidak sesuai dengan fakta dilapangan”, ujar Eka di ruang kerjanya, Rabu (08/02).

Berdasar sumber yang saya terima, jumlah PPTKIS di Ponorogo baik yang berijin di kantor pusat, cabang maupun UP3 berjumlah 31 perusahaan. Yang terkena skorsing sejumlah 27 perusahaan namun yang disampaikan oleh Kadisnaker hanya 21, kemana yang 6 perusahaan, sambungnya.
“Yang kedua, tanggal 25 Januari saya membaca di media online yang isinya jangan mendaftar di PJTKI yang disebutkan karena sedang diskorsing, namun pada kenyataannya tanggal 20 Januari, Eka Manajemen Group sudah mendapat clearance dan mendapat surat pencabutan skorsing dari Kemenaker”,jelas Eka.
Sehingga dari jumlah PPTKIS Ponorogo yang hanya disebut 21 dan pemberitaan yang mencuat di tanggal 25 membuktikan ketidakvalidan yang dilakukan oleh Disnaker Ponorogo dalam memberikan informasi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat, lanjut CEO Eka Manajemen Group tersebut.
“Sekali lagi saya tegaskan group kami yaitu PT Andhika Putra Mandiri dan PT Bumi Mas Katong Besari sudah dicabut skorsing dari Kemenaker, sehingga bagi masyarakat yang ingin mendaftar melalui PT kami untuk tidak ragu-ragu, dan untuk Disnaker kami harapkan pemberian informasi yang lengkap, valid dan update sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru ”,pungkas Eka.
Tidak hanya Eka, Irwandi, Direktur PT Jabung Putra Perkasa juga menyatakan informasi yang disampaikan Disnaker sangat tidak update. “PT kami yang berpusat di Cirebon sudah dicabut skorsingnya, namun di Ponorogo malah baru muncul pemberitaannya”,ujar Irwandi.
Sementara saat di konfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Ponorogo, HM Bedianto, SH, menyatakan bahwa pihaknya tidak terlambat dalam menyampaikan informasi. “Untuk permasalahan skorsing PPTKIS Ponorogo sudah selesai. Saat ini semua PT yang ada di Ponorogo sudah dicabut skorsingnya dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa”, ujar Ibed, panggilan akrabnya.
Mengenai jumlah PPTKIS yang diskorsing di Ponorogo setahu saya hanya 21 perusahaan, jadi kalau ada yang bilang 27 ya terserah, sekali lagi setahu saya hanya 21 perusahaan yang diblokir aksesnya karena dampak skorsing, sambung Ibed.
“Sehingga apapun itu, saat ini permasalahan skorsing oleh Kemenaker terhadap PPTKIS di Ponorogo sudah selesai dan sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala”,pungkas Bedianto. (YAH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *