NASIONALISME DAN KEBHINEKAAN DALAM PENGUATAN NKRI

k-h-drs-anshor-m-rusydi-m-ag

K.H. Drs. Anshor M. Rusydi, M.Ag.

Ketua MUI Kab. Ponorogo

Perbedaan merupakan keniscayaan yang mesti dan harus diterima oleh semua orang dalam kehidupannya. Fakta menunjukkan bahwa manusia memang makhluk unik dan khas. Keunikan dan kekhasan ini dalam konteks bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat akan menimbulkan keragaman tatanan sosial dan kebudayaan. Keragaman ini seperti ditunjukkan oleh Indonesia yang merupakan negara-bangsa terdiri atas beragam etnis, agama, dan bahasa. Keragaman ini perlu dikelola secara serius dan sungguh-sungguh dalam suatu bentuk tatanan nilai yang dapat dibagi bersama.

Oleh karena itu, kepluralistikan masyarakat Indonesia sungguh merupakan tantangan yang menuntut upaya sungguh-sungguh dalam bentuk transformasi kesadaran multikultural. Suatu kesadaran yang diarahkan kepada identitas nasional, integrasi nasional, dan kesadaran menempatkan agama untuk kesatuan bangsa. Dengan demikian, kesatuan Indonesia dapat ditegakan sejalan dengan teks ideal Bhinneka Tunggal Ika.

Suatu  semboyan yang sejak  dahulu  dikenal  dan  melekat  dengan  jati  diri  bangsa Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika.  Semboyan  tersebut  terukir  kokoh  dalam cengkraman  Burung Garuda  yang merupakan  lambang bangsa  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Bhineka Tunggal Ika menunjukan  bahwa  bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, yaitu  bangsa yang mempunyai  keanekaragaman, baik  dalam  aspek  suku  bangsa, budaya, ras dan agama.

Seringkali analisa hubungan kelompok (termasuk kasus konflik) melihat hubungan antara suku/etnis dan agama. Masyarakat sering bertanya, apakah konflik didasarkan pada identitas agama atau suku/etnis? Kebingungan ini sering disebabkan oleh dua hal. Pertama, dalam beberapa kasus, inti identitas suku itu sendiri adalah agama. Maka, ajaran agama (menurut interpretasi kelompok tersebut) menjadi isu penting dalam identitas dan kehidupan sebagai etnis. Kedua, asal mula konflik bukan agama atau suku, melainkan hal-hal lain, namun agama atau suku diambil sebagai penguat kohesi kelompok. Setelah konflik berjalan sekian lama, maka sukar membedakan isu mana yang menjadi sebab konflik.

Integrasi  karena  keterpaksaan  terjadi  karena  suatu  ketergantungan  dan  mau  tidak mau  antar  lapisan masyarakat  harus  saling  berhubungan  untuk  memenuhi  kebutuhan. Namun  dalam  integrasi  yang  terjadi  karena paksaan  biasanya  ada  upaya  antar  kelompok untuk mendominasi satu sama lain.

Indonesia merupakan negara multikultural yang  terdiri dari bermacam-macam etnis, ras,  agama, dan  suku bangsa  yang masing-masing membawa bendera primordialismenya masing-masing.

Apabila masing-masing kelompok tidak bisa saling menghargai etnosentrisme,  stereotype,  dan  fanatisme  maka  akan menimbulkan  konflik SARA. Integrasi karena keterpaksaan dilihat dari  segi historis  juga dapat dicontohkan pada masa  feodal.  Dimana antara  golongan  pemerintah  kolonial,  golongan  Asia  Timur, golongan kerabat kerajaan, dan bumiputera hidup dalam  satu wilayah namun  tidak dapat membaur.  Terdapat  batas-batas  yang  tegas  dan  adanya  upaya  dari pemerintah  kolonial untuk terus menerus mendominasi dan menjajah.

Contoh lain intregasi disebabkan karena keterpaksaan (coersif) dalam kehidupan sehari-hari pada saat demonstrasi atau unjuk rasa yang ricuh kemudian  polisi  akan memberikan  peringatan  dengan  gas  air  mata dengan  tujuan  mengatur  para  demonstran untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan sesuai hukum.

Keanekaan agama dan suku bangsa ternyata tidak menjadi penghalang lahirnya kesatuan bangsa dan negara. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, merupakan bukti bahwa pemuda lintas etnik dan agama mampu mewujudkan keanekaragaman suku dan agama menjadi satu bangsa, satu nusa dan satu bahasa yakni Indonesia. Kaum agama, khususnya tokoh pergerakan Islam, pada saat sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga dapat menempatkan posisi agama sebagai nilai, moral dan norma berbangsa dan bernegara, dan tidak memaksakan ajaran dan keyakinan Islam sebagai sumber hukum tata negara dan pemerintahan. Di sisi inilah agama memiliki fungsi positif dalam integrasi nasional.

Sepanjang sejarah agama dapat memberi sumbangsih positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat Dan hal ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Entah sadar atau tidak, setiap pihak mempunyai gambaran tentang ajaran agamanya, membandingkan dengan ajaran agama lawan, memberikan penilaian atas agama sendiri dan agama lawannya. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu.

Agama Islam dan Kristen di Indonesia, merupakan agama samawi (revealed religion), yang meyakini terbentuk dari wahyu Ilahi Karena itu memiliki rasa superior, sebagai agama yang berasal dari Tuhan.

Di beberapa tempat terjadinya kerusuhan kelompok masyarakat Islam dari aliran sunni atau santri. Bagi golongan sunni, memandang Islam dalam keterkaitan dengan keanggotaan dalam umat, dengan demikian Islam adalah juga hukum dan politik di samping agama. Islam sebagai hubungan pribadi lebih dalam artian pemberlakuan hukum dan oleh sebab itu hubungan pribadi itu tidak boleh mengurangi solidaritas umat, sebagai masyarakat terbaik di hadapan Allah. Dan mereka masih berpikir tentang pembentukan negara dan masyarakat Islam di Indonesia. Kelompok ini begitu agresif, kurang toleran dan terkadang fanatik dan malah menganut garis keras.

Untuk menghadapi masalah-masalah konflik dengan kekerasan yang melibatkan umat berbagai agama dalam suatu masyarakat, diperlukan sikap terbuka dari semua pihak, dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa sumber-sumber konflik. Demikian juga diperlukan adanya saling pengertian dan pemahaman kepentingan masing-masing pihak, agar dapat mengembangkan dan melihat kepentingan bersama yang lebih baik sebagai prioritas, lebih daripada kepentingan masing-masing pihak yang mungkin bertentangan.

Negara seharusnya mengupayakan pencegahan dan menghilangkan kecenderungan dominasi terhadap lembaga publik berdasarkan etnis tertentu seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang dimaksud pencegahan adalah melarang penggunaan instrumen formal untuk menghasilkan diskriminasi/dominasi etnis. Sedangkan yang dimaksud dengan upaya menghilangkan kecenderungan adalah reformasi yang lebih luas menyangkut peningkatan kapasitas instrumen dan pengetahuan berdasarkan kepentingan kebangsaan seperti birokrasi, aparat ketertiban/keamanan, pendidikan warga masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi. (ag 1 n)