Refleksi Hari Proklamasi, Ponorogo Darurat Korupsi

oleh

www.madiunraya.com

Salam sejahtera untuk masyarakat ponorogo dan seluruh semesta

Tanggal 17 Agustus tahun 1945, 71 tahun silam, tokoh besar negeri ini, memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, negeri yang kita tempati saat ini. Sukarno, Hatta, Sutan Syahrir, Ahmad Soebardjo, dan tokoh lain negeri ini, bersepakat membentuk negara yang berdikari, bebas dari penjajah.

Tidak dengan serta merta, tidak dengan kemudahan, kemerdekaan negeri ini diraih. Kemerdekaan dicapai dengan cucuran keringat, tetesan darah air dan mata. Bahkan dengan mengorbankan nyawa. Ribuan pahlawan, telah kehilangan nyawa, untuk kemerdekaan seperti yang kita rasakan saat ini. Bukan dengan tanpa harapan, pengorbanan mereka membawa pesan, untuk mewujudkan INDONESIA menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Pesan untuk membentuk suatu pemerintah yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mendirikan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Kini setelah 71 tahun, cita cita luhur para pendiri negeri ini telah ternodai.Telah diinjak injak oleh penyelenggara negeri, karena kerakusan, keserakahan, karena korupsi. Salah satunya, yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Anggaran pendidikan miliaran rupiah, yang ditujukan untuk mencerdaskan anak negeri, malah dikorupsi. Pelaku utama belum ditangkap, belum diadili, masih berkeliaran, bahkan tersenyum senyum meski menyandang status tersangka.

Demikian juga di Dinas Pertanian. Dana miliaran rupiah untuk mensejahterakan kehidupan petani, juga diduga dikorupsi oleh oknum pejabat dinas pertanian. Kasusnya diusut oleh Kejaksaan Negeri, tapi akhirnya, pelaku malah dilepas lagi. Terindikasi ada praktek jual beli hukum, HUKUM BISA DIBELI.

Lalu, dimanakah harga dirimu ??
Apakah bangga bisa menjadi koruptor ???
Apakah bangga jika bisa menjual hukum ???
Apakah bangga jika sudah bisa mengkhianati pejuang pendahulu mu ??

Bersama ini, kami dari Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo, menggelar aksi keprihatinan dan kepedulian. Mengajak kepada seluruh masyarakat Ponorogo, seluruh masyarakt indonesia, untuk melawan korupsi. Siapapun orangnya, jika korupsi, ditangkap dan diadili, mendapat hukum setimpal. Agar keadilan bisa ditegakkan, kesejahteraan bisa diraih, seperti yang diharapkan oleh para pendiri negeri ini.

untuk itu kami mengirim surat :

Kepada
Yth, Wakil Presiden Republik Indonesia
di
T E M P A T

Dengan hormat

Kami dari KP PHP (Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo), kelompok masyarakat yang terdiri dari mahasiswa, petani, pedagang, wiraswasta dan aktivis yang  peduli Penegakan hukum di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.

Bersama ini kami menyampaikan surat pengaduan, Kepada Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, tentang kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo, dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Diantaranya, penanganan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan tahun 2013, kasus korupsi Dinas Pertanian dan dugaan Kasus Korupsi Humas dan Protokoler Pemkab Ponorogo. Penanganan Kasus tersebut lamban, bahkan muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP-3).

Penanganan Kasus tersebut memunculkan kejanggalan kejanggalan sebagai berikut.

1. Pada dinas Pertanian diduga melakukan tindak dipidana Korupsi Pengadaan Bibit Tanaman Hutan tahun 2013 dengan nilai proyek sekitar 1,8 Milyar rupiah. Kejaksaan Negeri Ponorogo melakukan penyidikan mulai bulan Juli 2014. Kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Kepala Dinas Pertanian Sdr Harmanto, Bambang PPK dan Joko sebagai rekanan (swasta). Pada bulan Maret 2016 (setelah lebih dari 2 tahun, dilakukan penyidikan dan penetapan tersangka), Kejari Ponorogo, mengeluarkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) atas kasus ini.

2. Dalam penanganan kasus dugaan korupsi DAK (Dana Alokasi Khusus) Dinas Pendidikan. Pada, bulan Desember tahun 2014, Kejaksaaan Negeri Ponorogo melakukan penyidikan dan menetapkan 9 orang tersangka. Kejaksaan telah menyidik, menahan dan menyidangkan 8 tersangka. Pengadilan Tipikor memvonis, 8 terdakwa terbukti melakukan pidana korupsi. Para terpidana, sudah penjara bahkan sudah ada yang keluar. Namun, satu tersangka utama, Yuni Widyaningsih (mantan Wakil Bupati Ponorogo), belum juga ditahan padahal penyidikan sudah satu tahun lebih. Sampai bulan Agustus tahun 2016 masih bebas berkeliaran. Diduga, ada oknum pejabat Kejaksan Agung yang membekingi tersangka, sehingga tersangka tidak ditahan dan kasusnya tidak juga disidangkan.

3. Dalam kasus dugaan korupsi Humas dan Protokoler juga sarat kejanggalan. Pada bulan Maret 2015, kejaksaan Negeri Ponorogo telah menetapkan Didik S. Kabag Humas dan Protokoler Pemkab Ponorogo dan Marem, Kasubag Humas sebagai tersangka. Dasar surat penyidikannya Didik, No Prin 02/0524/fd/03/2015
dan Dasar Surat penyidikan Marem .No Print 01/0524/fd/03/2015, keduanya tertanggal 11 – Maret 2015. Bulan Juli 2016, Kejari Ponorogo mengumumkan SP3 untuk dua tersangka kasus ini.

Ada tersangka utama yang tidak ditahan dan keluarnya SP3 untuk 5 tersangka, kami menduga, terjadi rekayasa hukum. Kejaksaan Negeri Ponorogo, tidak menegakkan hukum dan tidak melakukan pemberantasan Korupsi, sebagimana disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Jaksa Agung.

Bahwa dimungkinkan telah terjadi rekayasa hukum, peruntuhan hukum, oleh aparat penegak hukum sendiri. Bahwa akibat kasus korupsi tersebut, miliaran rupiah uang rakyat dihambur hamburkan oleh pejabat yang korup. Bahwa akibat kejadian tersebut, mutu sarana pendidikan sangat buruk. Rakyat ponorogo sangat dirugikan atas kejadian ini.

Atas hal tersebut diatas, bersama ini kami meminta kepada Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, untuk :
1. turun tangan membantu menangani kasus ini. Kami berharap, agar hukum bisa ditegakkan, korupsi diberantas.
2. membentuk tim khusus untuk mengungkap dugaan mafia hukum di jajaran Kejaksaan Agung. Agar oknum yang menghambat pengungkapan kasus korupsi, bisa terungkap dan diberi sanksi tegas. Hal ini sangat perlu dilakukan, wibawa Kejaksaan RI tetap terjaga.

Demikian surat ini kami buat. Atas Perhatiannya disampaikan terimakasih

Ponorogo 20 Agustus 2016
Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KP PHP)

Muh. Yani P u j i a n a W a k i d i
Koordinator Korlap Korlap

Ponorogo, 20 Agustus 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *